:: Kenapa Mereka Masih Miskin? ::

Oleh : Rakai Pamanahan

KEMISKINAN rupanya masih lekat di desa-desa sekitar ladang minyak dan gas bumi (Migas).  Berbagai faktor menjadi penyebab situasi sosial ekonomi yang menimpa warga desa tersebut. Satu diantarnya adalah karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Rendahnya SDM mayoritas warga desa sekitar sumur Migas terkait dengan kondisi geografis  lokasi sumur. Entah bagaimana asal muasalnya rata-rata sumur Migas potensial ditemukan di wilayah hutan, dan lepas pantai.

Sejak jaman kolonial Belanda dulu, para ahli geologi dari Eropa yang dikirim  negeri Ratu Wilhelmina ke nusantara ini, melakukan perburuan di tengah-tengah hutan. Bisa jadi kondisi batuan di tengah hutan mengalami pergeseran di jamannya hingga menyimpan potensi migas di perut buminya.

 

Pula kondisi sekarang. Ketika peta geologi dibagi dalam blok-blok Migas—konon pembagiannya pun dilakukan semasa pemerintah kolonial, kemudian dilelang pemeirntah Indonesia kepada publik internasional, kondisi warga sekitar ladang sumber energi tersebut juga tak jauh berbeda. Sekalipun di wilayah perkotaan perkembangan pendidikan sangat pesat, namun warga desa Migas juga masih terpuruk SDM-nya.

Ketertinggalan pendidikan itu cukup berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan warga desa sekitar Migas. Mereka tak bisa mengikuti pergulatan di bursa kerja sektor Migas yang padat teknologi. Kalau saja bisa berpartisipasi dalam kerja di sana, tak lebih dari pekerja kasar.

Seperti tukang angkut peralatan pemboran, supir, atau agak lebih mentereng lagi sebagai security, sebutan lain dari Satpam, di lokasi sumur Migas, atau sebagai flagman yang tugasnya membawa bendera untuk mengatur lalu lintas kendaraan di jalan sekitar proyek.  Bahkan ada juga sebagai sweeper, orang yang ditugaskan sebagai penyisir lokasi pemboran agar tak bisa dimasuki orang yang tidak berkepentingan.

Untuk bersaing di bursa kerja Migas di level menengah ke atas pun sangat sulit. Mereka terbentur syarat formalitas di bidang pendidikan. Jadinya mereka menjadi penonton di saat hingar bingar industri Migas di kampungnya berlangsung.

Kondisi tersebut tak harus terjadi, jika pemerintah, operator blok, dan kontraktor sumur Migas  memiliki empati terhadap warga desa sekitar. Empati yang kemudian di-breakdown dalam program pemberdayaan sangat dibutuhkan warga. Walaupun hal itu baru sekian tahun kemudian bisa dilihat hasilnya, namun melalui program ini keturunan mereka bisa ikut menikmati hasilnya.

Sayangnya rasa empati tersebut tak melekat di antara para lembaga binis Migas. Jadinya tak semua desa sekitar ladang migas terkatrol tingkat kesejahteraannya.  Kemiskinan pun seperti tak beranjak dari mereka, sekalipun industri Migas telah menghegemoni desanya. 

Kini bukan lagi jaman kolonial, pula bukan Orde Baru, namun kondisi desa sekitar ladang Migas sepertinya masih belum berubah. Regulasi telah diciptakan untuk  mengatur sistem pemberdayaan masyarakat.  Harapannya bisa menjadi pijakan pemerintah, operator, dan kontraktor Migas untuk lebih empati kepada warga sekitar. Bukan sekadar simpati dengan memberi bantuan filantropi, namun lebih pada pemberian program untuk kemandirian warga. 

Melalui cara itu angka kemiskinan desa sekitar ladang Migas bisa dikurangi. Jika program sosial berhasil warga tak lagi bernafsu bisa menjadi pekerja Migas. Mereka telah bisa menolong dirinya, tanpa harus meminta-minta dipekerjakan sebagai Satpam, atau Flagmen di proyek Migas. Desa miskin di sekitar ladang Migas pun secara perlahan akan hilang sendirinya. (*)

Foto dan naskah dari SuaraBanyuurip.com, 29 Agustus 2013.