Migas Bukan Pasar Malam

Oleh : Rakai Pamanahan

DI satu petang pekan kedua bulan November 2014, saya duduk di warung kopi di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Warungnya sederhana namun banyak disinggahi kawula muda setempat, dan warga lain yang melintas jalur Migas Banyuurip, Blok Cepu.

Sebagian dari mereka mengenali saya, karena beberapa kali bertemu di warung kopi di Desa Gayam, desa tetangga Bandungrejo. Musti dimafhum karena biasanya ada tiga perkara yang merekatkan kaum Adam. Yakni, secangkir kopi, sebatang rokok, dan pergunjingan tentang kaum Hawa. 

“Apa yang harus kami lakukan jika gas Jambaran ini dikerjakan?” bertanya seorang pemuda bertubuh kerempeng kepada saya. 

Bisa jadi pertanyaan sederhana itu mewakili gelegak batin pemuda yang lain. Atau bahkan mewakili warga Desa Bandungrejo yang buminya menjadi tapak sumur gas Jambaran. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, meskipun paham jika tanah yang terpijak di desanya terdapat deposit gas yang sangat besar.

Bagi saya adalah wajar jika pertanyaan itu dilayangkan. Apalagi selama ini pemahaman mereka akan dunia Migas masih sebatas kulit ari. Mereka tak begitu paham tentang prosesi eksplorasi hingga eksploitasi ladang Migas.

Terlebih tentang potensi sosial desanya untuk dikembangkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Termasuk pula peluang apa yang bisa mereka ambil dalam geliat proyeh Migas tersebut.

“Yang penting kami-kami ini, bisa menjadi karyawan di pabrik gas itu,” timpal pemuda lain seraya mencecap kopi. 

Mereka juga tak begitu detail mengetahui tentang unitisasi lapangan gas Jambaran dengan Tiung Biru, jurnalis biasa menulis unitisasi J-TB. Sindikasi sumur ini dioperatori oleh PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC). Disayangkan pula jika sebagian warga di sana tak tahu fungsi dari operator J-TB.

Harusnya pertanyaan pemuda itu tak perlu terlontar, jika saja Pemkab Bojonegoro maupun operator memberikan sosialisasi secara detail tentang J-TB. Termasuk skenario apa yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama PEPC terhadap desanya. 

Kepada saya mereka hanya bercerita, jika saat ini sedang dilakukan pembebasan lahan untuk keperluan proyek negara tersebut. Selebihnya  mereka tak paham apa yang akan terjadi setelah lahan, yang diantaranya, milik keluarganya dibebaskan.

Harusnya sosialisasi tidak sebatas tentang proyek kontruksi. Warga butuh informasi detail tentang rangkaian program pemberdayaan masyarakat, peluang bisnis, hingga potensi pekerjaan yang bisa diambil. Lembaran kabar tentang hal tersebut harusnya bisa diketahui melalui sosialisasi secara utuh. Menjadi tanggung jawab pemerintah, dan operator untuk memberikannya.

Bisa saja ada pertimbangan tertentu dari mereka hingga belum melakukan sosialiasi secara penuh. Akan tetapi jika tak dilakukan akan menambah problem makin berkarat.  Tak menutup kemungkinan pula makin melahirkan beragam spekulasi diantara warga.

Yang harus dipahami, bahwa industri Migas bukan industri rokok, apalagi bisnis warung kopi. Di sana butuh teknologi, skill, maupun strategi yang tak mudah dipahami warga desa.

Sementara bagi mayoritas warga desa keinginannya tak muluk-muluk; hanya ingin dipekerjakan sebagai karyawan di industri yang ada di desanya. Tanpa memahami bahwa skill tentang Migas menjadi prasyarat yang sulit dinegosiasi.

Jangan disalahkan. Apalagi ditertawakan. Yang mereka pahami, sebagai putra daerah harus mendapatkan prioritas. Sekalipun pada akhirnya hanya direkrut sebagai tenaga security, atau flagman yang tugasnya membawa bendera mengatur jalan, atau bahkan melarang kawannya untuk memasuki area pabrik Migas.

Ironis, memang. Tapi realitas itulah yang terjadi di desa-desa sekitar industri padat teknologi. Yang pasti bahwa industri Migas bukan pasar malam yang bisa diikuti oleh orang-orang sekelilingnya. Semuanya kembali kepada pemegang kebijakan, harus meletakan dimana kearifan terhadap mereka. (*)

Bojonegoro : 19 November 2014.

===========

Keterangan foto: Salah satu aktifitas pengeboran gas di Blok Tuban.