:: Elegi Sawah Ladang yang Terbakar Mimpi ::

Episode 1:

Matahari tepat di ubun-ubun ketika dua lelaki paruh baya melintas diantara petak ladang gersang. Di pundaknya tersampir cangkul, sedangkan tangan kirinya menenteng kantong plastik bekas wadah pupuk urea bermerk Petrokimia Gresik. Tanpa alas kaki mereka bergegas menuju tempat pembuangan limbah pabrik PT Semen Gresik (Persero) Tbk (PT SG), di sudut perbatasan Desa Temandang dan Desa Pongpongan, keduanya di wilayah Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jatim.

Jilatan lidah mentari yang begitu terik di pekan kedua bulan Ramadhan 2012, tak menjadikan mereka tak bergeming. Sampah besi dan plastik harus dikais untuk dijual kepada penadah. Bayang-bayang anak istri berbusana baru saat lebaran, memantik semangat warga desa ring 1 pabrik semen milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

“Kita harus cepat bergerak, Kang. Informasinya habis Dhuhur ini truknya datang,” kata Glempo, lelaki yang berkaos hijau kumal yang dipadu celana pendek hitam lusuh kepada karibnya.



“Iya Kang. Tadi kesuwen (terlalu lama) kita ngopi di warung Yu Das,” jawab Sutrisno yang berbaju lengan panjang kuning yang telah lapuk warnanya setengah terengah.

Caping anyaman bambu yang mereka kenakan menutup separuh wajah dari terik. Dua lelaki yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh tani itu, begitu hafal celah pematang ladang. Area pertanian yang telah berpindah tangan ke PT SG, setelah dibebaskan dari warga Temandang pada medio awal tahun 1990-an. 

Langlah kaki kedua lelaki asal Desa Temadang ini semakin cepat. Setengah berlari meninggalkan jejak dan aroma peluh lelaki. Dum truk pun mulai terdengar raungnya, ketika mereka mendekati hampar pembuangan sampah yang diratakan buldozer.

Truk sarat muatan pun memasuki area pembuangan akhir sampah. Ratusan warga desa merangsek. Memburu tempat terdepan ketika sampah diguling oleh mesin hidrolik kendaraan tersebut. Secara sigap lelaki dan perempuan mencangkul, memilah limbah yang bercampur debu pabrik.

Kaki dan tangan bahkan sekujur tubuh mereka berdaki debu limbah. Angin utara yang bertiup lumayan kencang, makin membumikan debu. Kepulan debu makin menebal ketika dum truk meninggalkan muatan yang menjadi ‘santapan’ pemulung yang berasal dari sejumlah desa, di sekitar pabrik semen terbesar di tanah air itu.

Setelah limbah tak menyisakan barang yang bisa dijual, buldozer memainkan perannya. Meratakan serakan sampah setelah ditinggalkan pengalap berkah limbah. Barang-barang yang diraih pun dikumpulkan di huma-huma dadakan beratap daun pisang dan plastik bekas. Mereka berteduh di tepi tempat pembuangan sampah, sambil menunggu datangnya truk sampah lainnya.

“Kalau lagi beruntung bisa menjual pastik atau besi bekas  sampai 50 ribu rupiah. Kalau lagi apes paling-paling mendapat 15 ribu sehari,” kata Hardi (32), seorang pemulung saat ditemui di lokasi pembuangan sampah tersebut.

Limbah berharga bagi mereka itu, ungkap Rukin, perangkat Desa Temandang yang acap mendatangi warga di lokasi pembungan sampah, langsung bisa dijual kepada penampung. Saat ini terdapat enam orang di desanya yang berprofesi sebagai penampung limbah. Untuk selanjutnya pengepul barang rongsokan mendatangi penampung limbah. Tansaksi perdagangan barang bekas pun berlangsung.

Terhitung sudah dua tahun warga Temandang menggeluti profesi baru sebagai pemulung, seiring dipindahnya lokasi pembuangan sampah di desanya. Terdata ada 150 orang warga Temandang terlibat dalam pemungut sampah. Selain itu, dari Dusun Semampir, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak  sebanyak 113 orang dan dari Desa Pongpongan sekitar 106 orang.

Sebelum dipindah ke lokasi Temandang, sampah pabrik setiap hari dibuang oleh PT SG ke tempat pembungan di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Pabrik semen yang bersentra di Sumberarum itu terpaksa memindah lokasi pembuangan akhir.

“Kita memindahkan lokasi pembuangan sampah, karena tanah yang dipakai itu milik Perhutani,” kata Heri Kurniawan dari Bina Lingkungan PT SG di Tuban saat dikonfirmasi secara terpisah.

Saat dibuang di lokasi Desa Sumberarum limbah menjadi rebutan warga dari Desa Sumberarum dan Karanglo, Kecamatan Kerek. Bahkan, ketika lokasinya dipindah warga Karanglo yang merasa matapencahariannya terampas melakukan aksi unjuk rasa. Mereka yang sebagian besar berusia produktif, kisaran umur 18-35 tahun, menuntut agar lokasi pembuangan sampah dikembalikan ke tempat semula.

Ketika lokasi dipindah pun warga Karanglo tetap bergerak. Mereka nekat melompati truk pengangkut sampah di jalan sebelum sampai lokasi pembuangan baru. Dari atas truk yang berjalan itu mereka menurunkan sampah yang bisa dijual. Pemandangan ini telah berlangsung lama, semenjak lokasi pembuangan sampah dipindah dua tahun silam.

                                                                       ****

Kemelut sampah pabrik tersebut harusnya tak sampai terjadi, apabila PT SG memiliki program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan baik. Apalagi warga pengais sampah tersebut semuanya berasal dari desa sekitar pabrik yang notabene berada di lingkaran pertama (ring 1) pabrik. 

“Ini menjadi bukti tak terelak kalau program CSR dari PT SG itu patut dipertanyakan efektivitasnya dalam mengentas kemiskinan,” tegas Miftahul Huda, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Forum Informasi Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim saat dikonfirmasi secara terpisah di kantornya,  Kamis (2/7/2012).

Jika program CSR berjalan secara terstruktur dengan ukuran keberhasilan yang jelas, ungkap mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban ini, tak mungkin terjadi warga yang semula pemilik tanah yang dibebaskan untuk pabrik menjadi pemulung. Kenyataan ini harusnya menjadi perhatian serius dari PT SG untuk mereview program CSR-nya.

Apalagi, tambah pemuda berperforma ceking ini, PT SG telah melakukan investasi di Bumi Ranggalawe sejak akhir 1989. Sehingga, jika CSR, dulu disebut Community Development (Comdev/CD), berjalan dan terprogram dengan matang tak akan ditemukan warga sekitar miskin. Apalagi tak memiliki pekerjaan yang mampu menghidupi keluarganya secara layak.

“Kami sebenarnya telah memberikan program CSR kepada warga masyarakat, bahkan desa sekitar pabrik menjadi prioritas program pengembangan kami,” sergah Kabag Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT SG, Edi Wiyono, menampik anggapan tersebut.

Semen Gresik, tambah pejabat PT SG ini, tak hanya bertanggung jawab terhadap CSR dari desa sekitar pabrik di Tuban. Sebagai BUMN perseroan juga diberi mandat oleh negara untuk memberi pembinaan bagi warga lain di seluruh wilayah tanah air. Baik itu dalam bidang pendidikan, pengembangan ekonomi, sosial, keagamaan maupun pengembangan lingkungan.

Sedangkan desa yang masuk wilayah ring 1 dari pabrik PT SG di Tuban saja sebanyak 26 desa. Desa-desa tersebut tersebar di lima wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Merakurak (13 desa), Kerek (8 desa), Jenu (3 desa), Kecamatan Tuban dan Tambakboyo masing-masing satu desa.

Data dari FITRA menyebut, desa ring 1 di Kecamatan Merakurak masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Contohnya, Desa Temandang yang bersebelahan dengan pabrik PT SG angka keluarga miskin mencapai 289 kepala keluarga (KK), Pongpongan sebanyak 496 KK.

Angka kemiskinan tersebut, menurut Miftah, demikian dia akrab disapa, hampir merata di desa-desa ring 1 pabrik PT SG di Tuban. Dia sebut pula Desa Sugihan dengan warga miskin sebanyak 184 KK, Sembungrejo dan Desa Tobo masing-masing terdapat 115 dan 161 KK. Sebagian besar dari mereka semula adalah pemilik tanah yang telah dibebaskan PT SG pada kisaran tahun 1989 hingga 1990-an. 

“Dulu tanah saya dibeli Rp 1.500 per meter, waktu itu harga segitu sudah banyak, Mas,” kata seorang petani saat ditemui di tepi kolam ikan yang sebelumnya lokasi tambang tanah liat PT SG di Desa Temandang. Pria bertubuh kurus asal Semampir itu kini bekerja sebagai pemelihara ikan di kolam keramba air tawar milik PT SG.

Kondisi serupa juga terjadi di desa-desa ring 1 di wilayah Kecamatan Kerek. Dari lima desa terdekat dengan lokasi pabrik, terekam angka kemiskinan yang patut diprihatinkan. Diantaranya, Desa Sumberarum, desa tempat pabrik semen ini bersentral ditemukan sebanyak 135 KK dari 625 KK dalam kondisi miskin.

Padahal untuk kepentingan pabrik sarat polusi debu ini lahan milik warga Sumberarum yang dibebaskan PT SG seluas 91,9 hektar. Rinciannya pada tahun 1992 warga melepas lahan pertanian seluas 42 hektar, tiga tahun kemudian PT SG berhasil menebas lahan milik warga lagi dengan luasan 49,9 hektar. 

Desa Mliwang dan Kasiman, tempat tambang tanah liat dan batu kapur milik PT SG terdapat 65 dan 85 keluarga miskin. Di Mliwang PT SG telah memiliki tambang Clay (tanah liat) seluas 207 hektar. Luasan lahan dengan ketinggian 20 hingga 35 meter dari permukaan air laut ini, ditaksir memiliki deposit hingga 44,11 juta ton. 

Satu desa lagi adalah Desa Gaji, desa tempat bakal tambang pabrik semen dengan angka produksi, dengan estimasi empat pabrik beroperasi, sebanyak 10 juta ton per tahun ini, terdapat keluarga miskin sebanyak 870 KK. Sekalipun lokasi lahan seluas 42 hektar belum dieksploitasi PT SG, namun warganya memiliki hak untuk mendapatkan program CSR dengan baik.

Kondisi tak lebih baik terjadi juga di Desa Karanglo, Kecamatan Kerek. Di lokasi sekitar desa ini PT SG memiliki lahan tambang batu kapur dengan luas sekitar 700 hektar yang hingga kini masih aktif ditambang. Akan tetapi angka kemiskinan di desa sebelah selatan Desa Temandang, Merakurak ini mencapai 313 KK.

                                                                               ****

Beragam penyebab kemiskinan desa ring 1 masih menjadi fenomena yang belum terpecahkan. Meski begitu rangkaian program CSR sebenarnya telah dilakukan PT SG kepada mereka. Mulai dari pemberian ketrampilan menjahit, pembuatan pupuk bokasi, hingga pemberian pelatihan manajemen untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Akan tetapi, program tersebut masih belum bisa mengurai benang kemiskinan yang membelit warga desa setempat.

“Sebenarnya pelatihan ketrampilan itu diberikan agar warga usia produktif, bisa membuka peluang usaha,” ungkap Edy Wiyono. “Penentuan jenis pelatihan sesuai aspirasi warga yang kita respon dalam bentuk kegiatan program,” tambahnya.   

“Memang ada beberapa program pemberian pelatihan, tapi setelah dilatih tidak ada tindaklanjutnya,” sergah Kepala Desa (Kades) Sugihan, Kecamatan Merakurak, Zito Warsito, saat ditemui secara terpisah di ruang kerjanya awal pekan lalu.

Oleh karena itu begitu pelatihan selesai, warga tak tahu apa yang harus dikerjakan. Sedangkan mau membuka usaha mereka juga tak memiliki modal. Hal inilah yang menjadikan program CSR yang digelar pabrik yang pendiriannya diteken Presiden pertama  Ir Soekarno pada 7 Agustus 1957 itu, seperti program mubadzir. Tak berbeda dengan buang-buang uang, seperti halnya program filantropi yang dilakukan gereja-gereja di era revolusi industri di Benua Eropa pada abad 19 silam.

Warga pun menganggap, setiap program pelatihan yang dilakukan PT SG yang diikutinya, sebagai tempat mengais rejeki. Sebab, setiap peserta akan mendapat uang transport dengan kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu. Besar kecilnya tergantung lamanya pelatihan dilakukan.

“Kan lumayan Mas, dapat sangu (uang trasport-Red) daripada menganggur di rumah,” ungkap Harjito, saat ditemui nongkrong bersama tiga kawannya di warung kopi di pintu masuk Desa Mliwang, Kecamatan Kerek, akhir pekan lalu.

Tidak tepatnya program CSR menjadikan warga usia produktif dari desa-desa ring 1 kian gamang. Terlebih setelah saban hari mereka melihat pola kehidupan karyawan PT SG dari luar daerah demikian nyaman. Bayang-bayang janji akan dipekerjakan di pabrik saat awal pembebasan tanah di desanya menjadikan mereka meradang.

Kondisi itu berbuntut pada keinginan bekerja di pabrik semen, yang diperkirakan pada tahun 2013 nanti, mengoperasikan pabrik baru Tuban IV kian menggebu. Program CSR pun menjadi bias di mata mereka. Apalagi rata-rata pemuda usia kerja (18-35 tahun) dari desa ring 1 makin menumpuk. 

“Dulu janjinya anak-anak kami akan dipekerjakan di pabrik semen, kalau kami mau menjual tanah untuk pabrik,” kata Pak Nawi, petani tua saat ditemui tak jauh dari lokasi quory Karanglo, Kecamatan Kerek. “Tapi janji ya tinggal janji saja,” tambahnya dalam bahasa Jawa.

Kenyataan riil yang ada di Desa Karanglo, ungkap Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan desa setempat, Darsono, kepada wartawan lokal Tuban, hanya ada 38 orang yang bekerja di PT SG maupun anak perusahaannya. Padahal jumlah warga desa ini sebanyak 5.457 jiwa. Jika diprosentasi masih di bawah angka dua persen.

Kondisi tragis menimpa Desa Mliwang. Desa berpenduduk 2.245 jiwa ini, baru enam orang warganya yang bekerja di pabrik PT SG maupun anak perusahaannya. Selebihnya sekitar 80 orang bekerja sebagai kuli bongkar muat di tambang Cley milik perusahaan itu di desanya. Tak sebanding dengan lahan milik warga yang dibebaskan untuk tambang perusahaan tersebut. Padahal usia produktif di desa yang dikenal dengan Hongsui Mliwang-nya, karena tak ada rumah penduduk yang berani menghadap ke arah Utara, ini mencapai 690 orang.

Carut marut kondisi masyarakat desa ring 1 pabrik semen terbesar di tanah air itu, menurut Nunuk Fauziyah, Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, diantaranya akibat program CSR yang tidak terencana dengan baik. CSR tak bisa dipahami sebagai kegiatan buang-buang dana, namun lebih pada kegiatan pemberdayaan yang berlangsung terus menerus dengan parameter keberhasilan terukur.

“Idealnya bukan pabrik yang menentukan program, namun program dilakukan sesuai kondisi kultural hingga potensi sumber daya alam desa. Prinsipnya biarkan warga yang menentukan program,” ungkap Nunuk Fauziyah.

Itu pun harus ada lembaga profesional untuk mendampingi program CSR. Pendamping inilah yang bertanggung jawab merubah mainset warga, agar tidak selalu berorientasi pada keinginan menjadi karyawan PT SG. Ini bisa berjalan dengan baik, jika ditangani lembaga independen yang memiliki kemampuan dibidang pendampingan.

Sesuai temuan KPR, ungkap Suwarti aktifis dari KPR lainnya, rata-rata setiap ada pelatihan capasity boulding yang dilakukan KPR di desa ring 1 pabrik semen PT SG pesertanya menanyakan berapa sangu yang akan diterimanya. Itu terjadi lantaran setiap mengikuti kegiatan CSR dalam bentuk pelatihan ketrampilan atau kegiatan lainnya yang mengundang PT SG, tak lebih dari kegiatan bagi-bagi uang transport.

Setelah kegiatan program pelatihan selesai, mereka kembali pada kehidupan semula. Berkutat  dengan kemiskinan dengan segala keterbatasannya. Terbatas pada ranah pengetahuan, HAM maupun tak memiliki keberanian dan tahu bagaimana cara menuntut haknya. 

Program CSR yang dilakukan PT SG selama ini, lebih diserahkan kepada perangkat desa. Mulai pengusulan hingga penentuan prioritas program yang akan dilakukan. Itupun disesuaikan dengan rembuk desa yang dilakukan di masing-masing desa, tanpa diikuti oleh petugas dari PT SG.

“Aspirasi warga melalui perangkat desa itu, akan kita tampung dan digodok dalam pertemuan rutin tiga bulanan dengan forum desa ring satu,” ungkap Edy Wiyono. “Program ini sudah berlangsung lama, karena selama ini kita telah menjalin kemitraan dengan desa sekitar,” tegas pejabat yang dikenal ramah itu.

Program yang diusulkan pun, disesuaikan dnegan program pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya overlaping program. Pertimbangannya PT SG tak mau program yang dibiayai dari dana CSR, berbenturan dengan program serupa yang dilakukan pemerintah daerah.

Sedangkan program yang paling banyak diusulkan para kepala desa dari desa ring 1 pabrik, diantaranya, pembangnan saluran irigasi, perbaikan rumah penduduk, rehab kantor desa maupun permintaan pemberian ketrampilan hingga bantuan kambing atau sapi ternak untuk warganya. Termasuk pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), gedung TK atau mushola. Selain juga proyek-proyek fasilitas umum lain yang mendesak dilakukan, karena tidak termasuk program pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD Tuban. (teguh budi utomo/bersambung)

Sumber : www.sosialnews.com, 4 Agustus 2012.