Gemerlap kemajuan daerah industri, nampaknya belum dinikmati secara utuh warga desa sekitar. Sempitnya lapangan kerja kian menjadikan warga usia produktif dari desa ring 1 pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk (PT SG) di Tuban, tak mampu berbuat apa-apa.
Serupa dengan desa-desa di tanah air yang tak berdaya di tengah gelegak perkembangan jaman sebagai dampak industrialisasi. Mereka makin terpuruk karena tak dipersiapkan secara matang. Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digadang menjadi jawaban, ternyata tak sesuai harapan. Mereka hanya bisa menunggu sambil sesekali melakukan aksi unjuk rasa menuntut haknya sebagai warga dari desa terdampak.
Tercatat di jajaran Satuan Intelpam Polres Tuban, sejak awal Januari hingga Juni 2012 telah terjadi 48 kali aksi demontrasi di Tuban. Aksi yang dilakukan aktivis mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan warga desa itu, sebagian besar menyoal masalah kemiskinan, program CSR hingga menuntut keadilan. Hingga kini pun rangkaian aksi sarat kepentingan itu terus berlanjut, dengan tempo dan kuantitas massa beragam.
Sedangkan sasaran aksi adalah gedung DPRD, Kantor Bupati Pemkab, Markas Polres, Kejaksaan Negeri hingga Pengadilan Negeri Tuban. Termasuk juga di lokasi pabrik semen PT SG di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek dan PT Holcim Indonesia Tbk yang berada di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.
“Polisi tak melarang warga unjuk rasa, tapi sesuai undang-undang harus mengirim pemberitahuan kepada kami. Jika ada ijin petugas bisa mengawal agar tak terjadi insiden anarkis,” kata Kasat Intelpam Polres Tuban, AKP Singgih, dalam diskusi membahas penyampaian pendapat di depan publik di gedung Korpri Tuban, tanggal 26 Juni 2012 lalu.
Untuk unjuk rasa di kompleks pabrik PT SG, rata-rata mereka menuntut dipekerjakan di pabrik, menuntut penutupan pabrik karena merusak lingkungan dan menuntut program CSR diberikan secara transparan. Aksi warga sekitar yang tak jarang dimotori aktivis mahasiswa dan LSM itu, lebih pada tuntutan agar hak-haknya sebagai warga desa ring 1 dipekerjakan. Sungguh sebuah ironi, bagi pabrik yang telah berdiri lebih dari 20 tahun di desanya itu.
“Aksi demo terpaksa kami lakukan, karena berbagai cara yang telah dilakukan tidak direspon oleh Semen Gresik,” tegas pemuda asal Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, di samping sejumlah pemuda lainnya saat aksi demontrasi di pabrik PT SG di Desa Sumberarum, Kerek, Tuban.
Rangkaian cara yang telah dilakukan, menurut mereka, telah mengadu ke perangkat desa, kecamatan, kepada Bupati Tuban bahkan ke DPRD Tuban. Akan tetapi upaya menuntut hak, diantaranya, menagih janji pekerjaan sesuai yang terucap saat pembebasan lahan hingga transparansi program CSR, tak direspon PT SG secara cepat. Bahkan, terkesan tak memperoleh tanggapan sesuai harapan.
“Serangkaian aksi unjuk rasa warga desa ring 1 pabrik Semen Gresik itu, bisa menjadi bukti jika ada yang keliru dalam program sosial kemasyarakatannya,” tegas M Fuad, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban, di satu kesempatan.
“Sebenarnya banyak faktor terjadinya kemiskinan di desa sekitar pabrik, tapi unjuk rasa warga itu tak akan terjadi kalau program CSR berjalan sesuai harapan,” sergah Miftahul Huda dari LSM FITRA Jatim yang bermarkas di Tuban secara terpisah.
Kendati begitu PT SG merasa telah berbuat banyak kepada warga sekitar. Tak hanya program CSR yang sifatnya periodik dan terjadual, namun tak sedikit aksi sosial dilakukan perseroan dengan mempertimbangkan kebutuhan warga. Diantaranya, bakti sosial pengobatan gratis yang rutin dilakukan terhadap 26 desa di wilayah Kecamatan Kerek, Jenu, Merakurak dan Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban. Mereka menerima pengobatan gratis dengan hitungan dua hingga tiga kali dalam setahun.
“Program pengobatan gratis kepada warga ini telah menjadi komitmen kami kepada warga sekitar,” tegas Kepala Departemen Pengelolaan Sosial dan Lingkungan Korporasi PT SG, Faf Adi Syamsul.
Program sosial berbasis bidang kesehatan ini telah dilakukan sejak tahun 1990-an. Untuk tahun 2011 lalu PT SG telah mengeluakan dana Rp 300 juta untuk pengobatan gratis dengan daya cakup pasien sebanyak 8.500 orang. Sedangkan pada tahun 2012 ditarget bisa memberi pengobatan gratis kepada warga sebanyak 10.000 orang.
Tak hanya itu, selama bulan puasa Ramadhan 2012 ini PT SG melalui program CSR memberikan bantuan 16.700 paket sembako senilai Rp 1,7 miliar, kepada masyarakat di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban. Pemberian CSR ini sebagai bentuk kepedulian PT Semen Gresik (PT SG) terhadap masyarakat, khususnya di lingkungan pabrik.
Khusus untuk wilayah Kabupaten Tuban, PT SG menyiapkan 14.000 paket sembako. Yang diberikan kepada masyarakat di 26 desa dari Kecamatan Kota, Merakurak, Kerek, Jenu dan Kecamatan Tambakboyo. Setiap paket berisi; 5 Kg beras, 1 Kg gula pasir, 2 liter minyak goreng dan 5 bungkus mie instan.
“Kegiatan pembagian Sembako yang berlangsung di Gresik dan Tuban merupakan bentuk kepedulian SG kepada masyarakat sekitar, khususnya yang tinggal di daerah sekitar pabrik,” kata Dirut PT SG, Dwi Soetjipto, dalam siaran pers yang diterima para wartawan di Tuban, tanggal 2 Agustus 2012 lalu.
Pengobatan gratis maupun pemberian paket sembaku tersebut, bagi Miftahul Huda, tak bisa dikategorikan sebagai program CSR. Kegiatan itu tak lebih dari kegiatan sosial insidental untuk meningkatkan pencitraan perusahaan sebagai perusahaan peduli terhadap masalah sosial saja.
“Harus dipahami bahwa CSR adalah program untuk menyiapkan warga, agar nantinya mereka memiliki profesi dan keahlian untuk mandiri. Sehingga mereka tak lagi berharap pekerjaan di pabrik, bahkan bisa menepis kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial,” kata Miftahul Huda. “Itu bisa terjadi jika program CSR dilakukan secara terencana dan sesuai aspirasi warga, dengan mempertimbangkan potensi yang dimilikinya,” tambah aktivis lumayan ganteng yang perokok berat ini.
****
Terlepas apapun tanggapan para aktivis dan warga, sebagai perusahaan pelat merah (BUMN), PT SG telah berbuat melalui program sosialnya. Paling tidak, menurut Faf Adi Syamsul, PT SG grup dengan lokasi pabrik semen di Tuban, Tonasa dan Padang, ini telah menggulirkan dana CSR kepada warga sekitar dengan jumlah tak sedikit. Tidak tersebarnya dana hingga lapisan paling bawah masyarakat, karena program CSR masih terus berjalan.
Sesuai perencanaan anggaran 2011 hingga 2015 yang dilakukan departemen yang dipimpinnya, PT SG telah mengucurkan dana untuk kegiatan CSR berupa pembinaan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2011 sebesar Rp 60 miliar. Rinciannya untuk penyaluran pinjaman sektor industri sebesar Rp 5 miliar, perdagangan (Rp 22,5 miliar), jasa (Rp 2 miliar), peternakan (Rp 7,5 miliar), pertanian (Rp 12,5 miliar), perikanan (Rp 500 juta) dan penyaluran hibah sebanyak Rp 10 miliar. Untuk tahun 2012 dalam program serupa disalurkan dana sebesar Rp 60 miliar, tak berbeda dengan tahun sebelumnya.
Dalam tahun anggaran sama untuk program Bina Lingkungan, digulirkan dana sebesar Rp 27 miliar. Budged tersebut dipakai untuk bantuan bencana alam sebesar Rp 2 miliar, sarana ibadah (Rp 3,6 miliar), pendidikan dan pelatihan (Rp 10,8 miliar), kesehatan (Rp 1,2 miliar), sarana dan prasarana (Rp 3,4 miliar) dan bantuan pelestarian alam sebanyak Rp 6 miliar. Dalam jumlah sama juga diberikan pada tahun anggaran 2012, yakni sebanyak Rp 27 miliar.
“Realisasi untuk program kemitraan tahun 2011, penyaluran pinjaman sebanyak Rp 88,526 miliar. Sedangkan untuk penyaluran hibah, pelatihan dan promosi sebesar Rp 22,888 miliar,” kata Faf Adi Syamsul, sebagaimana data yang disampaikan dalam pertemuan khusus dengan anggota Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban di Denpasar, Bali, dua pekan lalu.
Sedangkan jumlah kelompok mitra binaan dari PT SG penerima manfaat program tersebut sebanyak 9.762 unit UKM. Jumlah ini meningkat sebanyak 28,21 persen dari jumlah unit UKM pada tahun 2010 sebanyak 7.614 unit.
“Program kemitraan ini mampu menyerap SDM (Sumber Daya Manusia) sebanyak 20.578 orang. Ada peningkatan sekitar 28,65 persen dibanding tahun 2010 yang masih sebanyak 15.995 orang,” paparnya.
Sementara itu, realisasi program Bina Lingkungan pada tahun 2011 tersalur dana untuk bantuan bencana alam sebanyak Rp 595,72 juta, bantuan untuk pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 20,769 miliar, bantuan peningkatan kesehatan sebesar Rp 2,572 miliar, bantuan untuk sarana prasarana umum sebesar Rp 2,447 miliar, bantuan sarana ibadah sebesar Rp 8,492 miliar dan bantuan untuk pelestarian alam sebesar Rp 1,766 miliar.
“Semua bantuan program tadi diprioritaskan untuk warga sekitar lokasi pabrik. Program ini akan terus kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporate kepada masyarakat,” tegas pria berkumis lebat itu panjang lebar.
Sedangkan Kabag Humas PT SG, Hary Subagyo, menyatakan, untuk pengembangan SDM warga desa sekitar pihaknya memberikan bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi. Pula bantuan pemberian bimbingan belajar bagi siswa kelas akhir di tingkat SD/MI hingga SMA/SMK/MA. Para generasi muda dari desa ring 1 ini dipersiapkan hingga memasuki perguruan tinggi terbaik di tanah air.
“Mereka kita persiapkan hingga pemberian beasiswa di perguruan tinggi, agar nantinya setelah lulus bisa berkonstribusi kepada daerah Tuban bersama PT SG,” ujar Hary Subagyo secara terpisah. “Program ini sudah diikuti ratusan anak, ini sebagai upaya PT SG untuk menyiapkan SDM waga sekitar,” tambah pria berperforma kalem ini.
Pada konteks pemberdayaan terhadap UKM dari PT SG, Miftahul Huda mengakui, memang banyak pengusaha yang telah diberi bantuan permodalan dari PT SG. Termasuk juga dibantu promosi untuk mengembangkan market dari produknya. Akan tetapi hal itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan, karena penerima bantuan modal adalah pengusaha yang sudah berjalan.
“Harusnya setelah bertahun-tahun melakukan program CSR itu, PT SG sudah bisa menciptakan pengusaha baru dengan unit-unit kegiatan UKM di desa-desa ring 1,” katanya. “Kegagalan itu terjadi karena sistem program yang dibangun tidak tepat, ini yang harus mendapatkan kajian serius dari para petinggi PT SG,” tambah Miftahul Huda.
Tak bisa dielak, jika dilihat dari angkanya, program CSR yang dilakukan PT SG bisa dikatakan sangat besar. Akan tetapi kenyataan di lapangan menyebut, masih saja terjadi kemelut diantara warga. Tentunya dengan latar belakang dan motivasi yang majemuk.
Serupa dengan kemiskinan yang masih lekat dari desa-desa ring 1 pabrik PT SG di Tuban. Data tentang besarnya keluarga miskin, memang tak harus menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah yang semestinya memiliki kewajiban mengentas rakyatnya dari jerat kemiskinan yang saban hari masih merajam warga.
“Meski tak seperti pemerintah, namun perusahaan sesuai regulasi yang ada juga memiliki tanggung jawab terhadap warga sekitarnya,” tegas Bupati Tuban H Fathul Huda melalui Kabag Humas Pemkab Tuban Joni Martoyo.
Pemkab Tuban, ungkap Joni Martoyo, telah membuat program untuk pengentasan kemiskinan. Namun demikian, akan lebih bagus jika dipadu dengan program CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Harmoni program antara pemerintah dan kalangan pabrikan inilah yang saat ini berjalan di Kota Seribu Goa tersebut.
“Kita akui memang telah ada dana lebih dari 40 miliar rupiyah untuk program CSR dari PT SG, namun dari sisi praktis program yang dilakukan tidak tepat sasaran,” timpal Miftahul Huda. Artinya, tambah dia, program yang dilakukan tidak melalui mekanisme yang terstruktur dan terencana dengan matang.
Program pemberdayaan masyarakat bisa disebut program CSR, manakala program tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat penikmat program. Banyak tahapan yang harus dilalui agar CSR bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerimanya.
“Sebelum menentukan program idealnya dilakukan survei awal dari lingkungan masyarakat calon penerima program,” papar Direktur KPR Tuban, Nunuk Fauziah, saat ditemui di Sekretariat KPR Tuban di kawasan Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban.
Setelah itu melakukan Forum Grup Diskusi (FGD) yang melibatkan masyarakat atau perwakilannya yang representatif. Disela itu dibentuk tim yang anggotanya dari warga. Baru ditentukan program apa yang akan dilakukan, sesuai dnegan keinginan warga.
Pada kondisi demikian, peran lembaga pendamping independen yang ahli di bidangnya sangat menentukan. Para aktivis pendamping inilah yang mengawal warga untuk mandiri, sedangkan semua pembiayaannya dari perusahaan dari pos dana CSR.
Sedangkan selama ini, sesuai pengamatan dan temuan di lapangan, PT SG mempercayakan informasi dan usulan program dari perangkat desa. Wajar jika jalan itu ditempuh karena komunikasi intensif lebih dilakukan kepada perangkat desa. Apalagi secara rutin dalam kurun tiga bulan sekali, PT SG melakukan pertemuan dnegan forum kepala desa dari desa ring 1.
Tidak semua usulan yang disampaikan kepala desa kepada petugas PT SG, ungkap Miftahul Huda, mencerminkan suara rakyatnya secara utuh. Apalagi Kades adalah jabatan politis, sehingga masih tersisa pro dan kontra di tengah masyarakat desa. Tak jarang juga ada program yang diberikan PT SG kepada masyarakat, akan diterima keluarga kepala desa dan kroni-kroninya yang memenangkan dirinya dalam perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Akibatnya kegiatan sosial yang diklaim PT SG sebagai program CSR tidak tepat sasaran, karena memang tidak dilakukan melalui tahapan yang sempurna. Bisa dikatakan PT SG merugi akibat praktik tersebut, karena puluhan miliar rupiyah dana CSR yang ditebar tak tepat sasaran.
“Buktinya warga Temandang yang menjadi pemulung limbah pabrik itu, belum ada yang menerima dana pemberdayaan masyarakat dari Semen Gresik,” tegas Rukin, Perangkat Desa Temandang saat ditemui di lokasi pembuangan sampah pabrik di salah satu sudut Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.
Tragisnya lagi, para pemulung saat perusahaan yang mengeksploitasi batuan karst itu berdiri adalah pemilik lahan yang telah dibebaskan oleh PT SG. Kini mereka hanya bisa berharap merubah nasib dan profesinya. Paling tidak mereka masih memiliki mimpi, kalau tidak dirinya tentu anak-anaknya, bisa bekerja di pabrik semen dengan gaji jutaan rupiyah tersebut.
“Kalau memang saya tak bisa bekerja di pabrik semen karena tak punya ijasah, anak-anak saya kan bisa karena mereka bersekolah,” kata seorang pemulung asal Semampir seraya membasuh keringat dengan ujung kaos bututnya. “Apalagi tanah yang kami pijak yang sekarang milik Semen Gresik ini, dulu adalah tanah keluarga kami,” timpal sejumlah pemulung asal Temandang disaat rehat menunggu datangnya dum truk pengangkut limbah pabrik.
Siang masih mengusung hegemoni kering bersama teriknya. Kepulan debu menari-nari mengikuti laju truk sarat muatan limbah pabrik menuju lokasi pembuangan. Ratusan pemulung pun berajak dari lapak peristirahatan. Gubuk-gubuk beratap jerami dan daun pisang kering di tepi tempat pembuangan sampah ditinggalkan penghuninya.
Seteguk air putih bekal dari rumah mulai mengalir di kerongkongan petani miskin. Mereka kembali beranjak menyambut datangnya limbah untuk dikais menjadi rupiyah. Kaum marginal ini masih memiliki harapan, sekalipun bagai mimpi tentang jatuhnya rembulan di ladang gersang. (teguh budi utomo/habis)
sumber: www.sosialnews.com, 4 Agustus 2012
0 komentar:
Posting Komentar